Sorotan terhadap Pendidikan Polri kembali menguat setelah rapat Komisi III DPR RI dengan jajaran Lemdiklat Polri pada 2 April 2026. Dalam forum itu, sejumlah anggota dewan menilai pembenahan pendidikan dan rekrutmen kepolisian tidak bisa lagi ditunda, mulai dari durasi pendidikan Bintara yang dinilai terlalu singkat, dugaan jalur “titipan” di Akpol, hingga dorongan agar proses seleksi makin transparan dan berbasis merit. Isu ini cepat menarik perhatian publik karena menyentuh satu hal yang sangat mendasar, yakni kualitas aparat yang nantinya berhadapan langsung dengan masyarakat.
Dalam konteks berita yang sedang ramai, pembahasan ini bukan sekadar kritik rutin di ruang rapat. Nada yang muncul justru menunjukkan kegelisahan yang lebih dalam: ketika proses masuk, pendidikan dasar, hingga pembinaan lanjutan dianggap belum ideal, maka efeknya bisa terasa panjang pada kualitas pelayanan, penegakan hukum, dan kepercayaan publik kepada institusi. Karena itu, perdebatan mengenai Pendidikan Polri kini tidak lagi dipandang sebagai isu internal semata, melainkan bagian dari tuntutan reformasi yang lebih luas.
Pendidikan Polri Jadi Titik Awal Sorotan DPR
Komisi III DPR menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembentukan anggota Polri. Dalam rapat tersebut, Safaruddin menilai persoalan di tubuh kepolisian tidak bisa dilepaskan dari rantai rekrutmen dan pendidikan yang harus dibenahi sejak awal. Menurutnya, jika proses pendidikan keliru, maka dampaknya akan dibawa selama masa dinas yang panjang dan justru menjadi beban institusi. Pandangan ini membuat isu Pendidikan Polri mendapat ruang pembahasan yang jauh lebih besar dibanding sekadar urusan teknis kampus atau lembaga pelatihan.
Yang membuat sorotan ini semakin kuat adalah fakta bahwa kritik datang dari beberapa sisi sekaligus. Ada yang menyoroti mutu lulusan, ada yang mempertanyakan proses rekrutmen, dan ada pula yang menekankan perlunya transparansi sistem. Ini menunjukkan bahwa pembicaraan soal Pendidikan Polri tidak berhenti pada kurikulum, tetapi juga menyangkut siapa yang masuk, bagaimana mereka diproses, dan standar apa yang dipakai sejak tahap seleksi.
Mengapa isu ini cepat menjadi perhatian publik
Bagi publik, pendidikan kepolisian bukan isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kualitas pendidikan aparat akan berpengaruh pada cara mereka bertugas, berkomunikasi, mengambil keputusan, hingga menjalankan penegakan hukum. Karena itu, ketika DPR mulai terang-terangan menyinggung adanya dugaan “titipan”, durasi pendidikan yang minim, dan pentingnya sistem seleksi yang terbuka, respons publik pun cepat terbentuk.
Bukan sekadar soal institusi, tetapi soal kepercayaan
Di tengah tuntutan agar institusi penegak hukum semakin profesional, pembenahan pendidikan menjadi simbol keseriusan perubahan. Publik cenderung melihat bahwa reformasi yang paling masuk akal memang harus dimulai dari hulu. Dari situlah isu Pendidikan Polri terasa relevan dan mudah viral.
Isu “Titipan” Akpol dan Pertanyaan soal Standar Rekrutmen
Salah satu bagian yang paling menyita perhatian adalah pernyataan Safaruddin yang mempertanyakan apakah ada unsur “bayar atau titipan” dalam proses rekrutmen, setelah ia menyinggung kasus peserta didik dengan persoalan perilaku, kekerasan, hingga kondisi kesehatan yang seharusnya bisa tersaring lebih awal. Dalam pemberitaan rapat itu, ia menilai jika peserta dengan masalah mendasar tetap lolos, maka pertanyaan besar memang kembali ke tahap rekrutmen.
Isu ini sensitif karena menyentuh citra Akpol sebagai lembaga yang seharusnya menjadi etalase pembinaan calon perwira. Dugaan soal jalur tidak semestinya, meski masih dalam bentuk sorotan dan pertanyaan, sudah cukup membuat publik menaruh perhatian besar. Sebab, masyarakat pada dasarnya berharap bahwa setiap peserta yang lolos seleksi benar-benar masuk lewat jalur yang adil, sehat, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Rekrutmen yang kredibel jadi kunci
Dorongan dari DPR juga mengarah pada sistem yang lebih objektif. Mercy Chriesty Barends, misalnya, mendorong rekrutmen Polri yang lebih transparan dan berbasis Computer Assisted Test seperti pada seleksi ASN. Ia menilai model yang terbuka akan membantu memastikan proses berjalan objektif, akuntabel, dan mengurangi ruang penyimpangan. Ia juga mendorong adanya kanal pengaduan yang jelas bagi masyarakat.
Bila gagasan ini dijalankan serius, maka pembenahan Pendidikan Polri tidak hanya terjadi di ruang kelas, melainkan sudah dimulai sejak seleksi awal. Itu yang membuat tuntutan transparansi kini terdengar sangat masuk akal.
Durasi Pendidikan Bintara Dinilai Terlalu Singkat
Selain isu rekrutmen, kritik tajam juga datang dari Adang Daradjatun yang menyoroti pendidikan Bintara Polri yang disebut hanya berlangsung lima bulan. Dalam rapat Komisi III DPR, ia mempertanyakan apa yang benar-benar bisa diharapkan dari masa pendidikan sesingkat itu, mengingat bintara merupakan basis terbesar dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.
Sorotan ini penting karena Bintara adalah garda yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bila fondasi pendidikan dasarnya kurang kuat, maka kualitas pelayanan dan kesiapan teknis di lapangan dikhawatirkan ikut terdampak. Adang bahkan menekankan perlunya pendidikan lanjutan yang lebih spesifik, termasuk untuk bidang seperti reserse dan intelijen, agar anggota tidak hanya berhenti pada bekal umum.
Pendidikan dasar dan spesialis tidak boleh terputus
Pandangan soal perlunya pendidikan spesialis memberi gambaran bahwa persoalan Pendidikan Polri bukan semata pada lama waktu belajar, tetapi juga kesinambungan pembinaan. Polisi modern dituntut tidak hanya disiplin secara fisik, tetapi juga matang secara teknis, etik, dan profesional. Karena itu, kritik terhadap durasi lima bulan mudah diterima publik sebagai isu serius, bukan keluhan biasa.
Momentum Perbaikan yang Tidak Boleh Lewat
Rangkaian kritik ini menunjukkan satu hal yang jelas: pembenahan Pendidikan Polri sedang menjadi isu nasional yang relevan dan aktual. Di satu sisi, DPR mengangkat pertanyaan keras soal standar rekrutmen dan kualitas pendidikan. Di sisi lain, muncul dorongan agar sistem seleksi lebih terbuka, lembaga pendidikan diperkuat, dan kualitas pengajar serta pendidikan lanjutan ikut ditingkatkan.
Bagi publik, yang paling penting bukan hanya kerasnya kritik, tetapi apakah setelah ini akan ada tindak lanjut yang nyata. Jika momentum ini benar-benar digunakan untuk memperbaiki proses seleksi, memperkuat Akpol dan jalur Bintara, serta memastikan sistem berjalan lebih transparan, maka sorotan DPR bisa menjadi titik awal perubahan yang lebih substansial. Namun bila berhenti sebagai wacana, isu yang sama sangat mungkin kembali muncul beberapa waktu ke depan.
Pendidikan Polri di Persimpangan: Antara Kritik dan Harapan Perubahan Nyata
Sorotan terhadap Pendidikan Polri yang disampaikan DPR bukan sekadar kritik biasa, melainkan cerminan harapan besar publik terhadap institusi kepolisian ke depan. Ketika isu rekrutmen, transparansi, hingga kualitas pendidikan dasar mulai dibahas secara terbuka, ini menjadi sinyal bahwa perubahan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Jika momentum ini dimanfaatkan dengan langkah konkret dan konsisten, maka perbaikan sistem pendidikan dapat menjadi fondasi penting untuk membangun aparat yang lebih profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.